Bibit Jati PHT 1 Produk Unggulan Perum Perhutani

02-11-2018 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menyatakan bibit jati unggul varietas Pht 1 (Perhutani 1) merupakan produk unggulan dari Perum Perhutani yang memiliki kualitas sangat bagus hal tersebut di ungkapkanya usai melihat secara langsung okasi Penelitian Jati Unggul dan "Agroforestry" di petak 4k dan 7h RPH Gendingan, BKPH Walikukun, Perum Perhutani KPH Ngawi, Jawa Timur.Foto :Nita/rni

 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menyatakan bibit jati unggul varietas Pht 1 (Perhutani 1) merupakan produk unggulan dari Perum Perhutani yang memiliki kualitas sangat bagus dan memenuhi unsur keilmuan dan teknologi, serta dapat digunakan untuk program reboisasi. 

 

“Di tanah Perhutani ini, kita meninjau ada temuan baru yaitu bibit jati unggul varietas Pht 1 (Perhutani 1), kita lihat ternyata dari hasil penelitian hasilnya umur 15 tahun ditanam di sini setara dengan jati yang ditanam 50 tahun,” papar Viva saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR di lokasi Penelitian Jati Unggul dan "Agroforestry" di petak 4k dan 7h RPH Gendingan, BKPH Walikukun, Perum Perhutani KPH Ngawi, Jawa Timur, Kamis (01/11/2018).

 

Dijelaskan politisi Partai Amanat Nasional ini, bahwa proses fotosintesis dan  pertumbuhan jati di KPH Ngawi ini begitu cepat dan dari sistem numeriknya itu, batangnya lurus dan ada titik tumbuh di atasnya.

 

Menurutnya, ini merupakan produk baru dan jika bisa dikembangkan di seluruh tanah perhutani yang luasnya 2,4 juta hektar ini sangat bagus untuk program reboisasi terutama untuk pengadaan kayu-kayu untuk produk-produk rumah tangga, untuk bantuan nelayan kayu dan sebagainya.

 

“Sudah ada yang menggunakan dan ini bisa dilihat hasil-hasilnya sangat bagus, kekar, tinggi seperti pohon dan benihnya memang betul-betul unggul secara keseluruhan,” ungkap legislator Jawa Timur itu.

 

Sementara dalam kesempatan yang sama, Anggota Tim Kunker Komisi IV DPR Ibnu Multazam memberikan apresiasi kepada Perhutani yang telah banyak berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk beraktivitas di hutan dengan bercocok tanam tanaman palawija.

 

Ia berharap kalau produksi kayu Perhutani melimpah maka harganya tidak terlalu tinggi. "Hal itu bisa menghidupkan perajin-perajin kecil untuk dapat mengembangkan usahanya sehingga bisa meningkatkan perekonomian nasional," katanya.

 

Direktur Operasional Perum Perhutani Hari Priyanto yang turut mendampingi Tim Komisi IV DPR mengatakan, saat ini terdapat 80 ribu hektare tanah kosong di wilayah Perhutani dan pihaknya optimistis bahwa untuk mempercepat tutupan lahan tersebut, Perhutani sudah mengembangkan tanaman jati unggul yang disebut Jati Plus Perhutani (JPP).

 

"Daur atau masa tebang JPP sangat singkat. Yakni umur 15 tahun sudah bisa ditebang dan tanaman itu yang akan digunakan untuk menutup lahan kosong Perhutani," ujar Hari Priyanto.

 

Selain itu produktivitas JPP sangat tinggi, yakni per hektare sekitar 200 m3, jika dibanding dengan tanaman jati biasa. Perhutani sendiri sudah melakukan penelitian JPP sejak tahun 1997 yang diimplementasikan di lapangan pada tahun 2002 di KPH Ngawi, dan hasilnya sudah dipanen tahun 2015 lalu.

 

Sementara, dalam diskusinya dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber Wono Mukti, Tim Komisi IV DPR  menerima keluh kesah petani tepian hutan yang minim mendapat bantuan bibit dari pemerintah. Selain itu juga minimnya bantuan pupuk.

 

"Anggota petani LMDH sering tidak mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi, karena selama ini penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk LMDH diikutkan ke Gapoktan sehingga pada saat pembagian sering tidak kebagian," kata Ketua LMDH Sumber Wono Mukti Suhebdi.

 

Turut serta dalam rombongan Anggota Komisi IV DPR antara lain  I Made Urip, Mindo Sianipar, Darori Wonodipuro, Guntur Sasono, dan Zainut Tauhid Sa'adi. (nt)

BERITA TERKAIT
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...
Maros Strategis sebagai Sentra Produksi Beras Nasional
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Maros - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros, memegang peran...
Pupuk Kaltim Diminta Maksimalkan Manfaat untuk Petani Lokal dan Penyuluh
12-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Bontang - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, meminta PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) untuk meningkatkan kontribusi langsung bagi...